Analisa

Konstitusionalitas Pembatasan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat

 Oleh: Nina Zainab  [Peneliti Senior di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum/Puskapkum]

Polemik pembatasan remisi, asimilisi, dan pembebasan bersyarat selalu muncul di saat momentum pemberian “bonus” tahunan setiap hari kemerdekaan atau hari besar keagamaan. Jika Napi berkelakuan baik selama di lembaga pemasyarakatan, maka yang bersangkutan berhak mendapat reward berupa remisi, asimiliasi termasuk pembebasan bersyarat.

Tetapi, bonus tahunan itu tidak didapat oleh  kelompok napi yakni dalam kasus korupsi, kasus narkoba, kasus terorisme, kasus kejahatan HAM dan kejahatan transnasional terorganisir lainya. Sebaik-baiknya perilaku di Lapas, napi dengan jenis  tindak pidana tersebut tidak dapat menerima fasilitas yang dinanti hampir semua napi itu. Semua ketentuan tersebut merujuk di PP No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya di Pasal 34A, 38A,43A

Napi yang masuk kategori  jenis tindak kejahatan tersebut sebenarnya masih bisa mendapat fasilitas tahunan tersebut, hanya saja ada syarat tambahan selain berkelakuan baik.  Sejumlah syarat yang muncul di ketentuan ini misalnya, bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang bersangkutan harus menjadi justice collaborator, membayar lunas denda dan uang pengganti.  Dalam konteks ini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazarudin mendapat remisi saat peringatan HUT RI tempo hari karena menjadi justice collaborator dalam tindak pidana yang ia lakukan.

Sedangkan bagi pelaku terorisme harus bersedia mengikuti program deradikalisasi serta menyatakan ikrar setia terhadap NKRI. Adapun bagi pelaku tindak pidana narkotika, pembatasan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat hanya berlaku bagi mereka yang mendapat vonis lima tahun ke atas.

Namun dalam kenyataannya, PP No 99 Tahun 2012 dinilai menjadi penyebab sejumlah kerusuhan yang pernah terjadi di beberapa lapas seperti yang terjadi di LP Tanjung Gusta, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 11 Juli 2013. Di tahun yang sama juga terjadi sejumlah peristiwa di lapas seperti yang terhadi di Rutan Kelas IIA Batam serta LP Tanjung Jabuang Barat. Lebih tragis lagi yang terjadi di Lapas Bancey, Bandung pada 24 April 2016 juga dipicu salah satunya imbas penerapan PP No 99 Tahun 2012 itu.

Moratorium Hak Napi dan Konsep Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana memiliki fungsi untuk mengembalikan masyarakat  menjadi  lebih baik, seiring dengan konsep yang diusung oleh Sahardjo, Menteri Kehakiman di era Kabinet Kerja,dalam pidatonya tanggal5 Juli 1963, yang mengusung Konsep Pemasyarakatan.

Setalah itu, tidak ada lagi adanya Penjara tetapi Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara di LP didasarkan atas prinsip-prinsip Sistem Pemasyarakatan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan mempunyai hak-hak asasi dan hak yang diberikan oleh Undang-undang.

Hak-hak ini seharusnya diperoleh secara otomatis tanpa dengan syarat atau kriteria tertentu, walaupun seseorang dalam kondisi yang dipidana penjara agar hak narapidana ini dapat terselenggara dengan baik maka sistem penjara yang tadinya bersifat pembalasan diubah ke sistem pemasyarakatan.Tujuannya untuk memulihkan narapidana dengan tetap berorientasi kepada kesatuan hak asasi antara individu dan masyarakat serta tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu pembinaan.

Sebagai wujud dari sistem pembinaan maka Narapidana dirangsang untuk dapat berbuat baik. Sebagai stimuls dan reward terhadap narapidana  dapat diberikan hak-hak yang diatur dalam Undang-undang berupa remisi,asimilasi ataupun pembebasan bersyarat. Hak-hak yang diberikan sebagai reward tersebut bertujuan untuk pembinaan sebagaimana dalam sistem pemasyarakatan.

Artinya tujuan pemidanaan telah bergeser menjadi rehabilitasi bukan lagi bersifat deterrence atau penjeraan, sehingga seharusnya Narapidana mendapatkan treatment agar nantinya dapat kembali kemasyarakat menjadi lebih baik.

Spirit yang terkandung dalam PP No 99 Tahun 2012 sebenarnya berkeinginan memberi efek jera terhadap kelompok pelaku tindak pidana  korupsi,  narkoba,  terorisme,  kejahatan HAM dan kejahatan transnasional terorganisir lainya. Namun meletakkan spirit penjeraan di Lembaga Pemasyarakatan melenceng dari konsepsi pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan

Apabila akan mengejar efek jera sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan harusnya ditahap ajudikasi pada proses penuntutan dan peradilan dengan menghukum setingi-tingginya. Seseorang pada saat telah dijatuhi hukuman oleh hakim dan berstatus sebagai terpidana  tidak seharusnya dibicarakan lagi kejahatanya dan diperlakukan berbeda. Karena narapidana tersebut telah memasuki tahap pasca ajudikasi dimana tahap ini adalah bertujuan untuk pembinaan(treatmet) dan berlaku hak-haknya secara universal.

Remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat merupakan hak sekaligus reward bagi narapidana hal ini jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang integratif dan berdasarkan dengan  falsafah  pancasila dengan sistem pembinaan maka kebijakan dengan memperketat dan menambahkan syarat-syarat khusus untuk mendapatkan hak-haknya dalam PP No 99 Tahun 2012 tidak sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri yang menekankan sistem pembinaan dalam konsep pemasyarakatan.

Perspektif  HAM

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekwensi terhadap tindakan negara harus senantiasa berpijak pada hak asasi manusia (HAM) yang paska amandemen konstitusi mendapatkan tempat yang penting dalam batang tubuh UUD 1945. Pertanyaannya, bagaimana dengan penerapan pembatasan hak dalam PP No 99 Tahun 2012?

Moratorium terhadap napi yang melakukan tindak pidana korupsi,  narkoba,  terorisme,  kejahatan HAM dan kejahatan transnasional terorganisir lainya terkait syarat remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat ditinjau dari perspektif HAM, dalam pandangan penulis tidak melanggar HAM dan UUD 1945. Ketentuan tersebut juga bukanlah tindakan diskriminatif.

Sebuah tindakan bisa disebut diskriminatif jika memiliki sifat membeda-bedakan seseorang berdasarkan suku, agama, atau ras.  Namun jika ada ketentuan yang membedakan sesuatu hal tetapi dengan landasan dan alasan yang kuat, hal ini bukanlah wujud dari tindakan diskriminatif.

Ketentuan di konstitusi dan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjamin persamaan hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, jika disimak di Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara nyata ada pembatasan tertentu terhadap hak-hak dengan maskud memenuhi tuntutan rasa keadilan.

Dalam konteks ini, hak narapidana untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat dapat dikesampingkan demi keadilan masyarakat sesuai dengan konstitusi. Dalam penjelasan pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dinyatakan pada huruf i dan j diberikan hak tersebut setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya hak tersebut dapat disimpangi dengan menerapkan syarat dan pembatasan bukan penghapusan terhadap remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Dalam PP no 99 Tahun 2012 Hak tersebut tetaplah diberikan namun diperketat dengan beberapa syarat tambahan, Dengan kata lain pemberian hak yang berbeda tidaklah serta merta melanggar hak asasinya jika hal tersebut dilakukan semata– mata berdasarkan pembatasan–pembatasan yang ditetapkan oleh undang – undang demi kepentingan dan keadilan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman yang demikian maka pemberlakuan ketentuan yang berbeda terhadap pemberian hak kepada pelaku tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, kejahatan HAM, kejahatan terorganisasi lainya dikarenakan kejahatan tersebut dianggap berat dan merugikan masyarakat luas, bangsa dan negara sehingga disebut kejahatan serius dan luar biasa “ extra ordinary crime”, sehingga diberlakukan perlakuan yang berbeda adalah wujud dari pembatasan hak oleh undang-undang yang semata-mata demi terwujudnya keadilan hukum.

Kendati demikian, untuk memastikan pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam stufen theory, pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU untuk merubah ketentuan di UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Langkah ini penting untuk memastikan PP No 99 Tahun 2012 itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Click to comment

Most Popular

To Top