Analisa

Meluruskan Otonomi Daerah

Oleh: Indra L Nainggolan

(Direktur Riset Puskapkum/Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangakra Jakarta)

Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) kembali operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pamekasan. KPK juga menetapkan beberapa orang tersangka di antaranya Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Rudi Indra Prasetya. Kemudian, Kepala Inspektorat Pemerintahan Ka­bupaten Pemekasan, Sucipto Utomo, Kepala Desa Dasukan pada Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi, dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Pa­mekasan, Noer Sollehhodin.

Sebelumnya, sudah ada be­berapa kepala daerah ditetap­kan tersangka KPK, di antaranya Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, tersangka menyalahgunakan kewenangan penerbitan izin usaha per­tambangan. Bupati Klaten, Sri Hartini, terkait kasus jual beli jabatan, dan belum lama Gu­bernur Bengkulu, Ridwan Muk­ti, bersama istrinya, Lily Madd­ari, terkait suap proyek jalan.

Berbeda dengan beberapa kasus pada kepala daerah tersebut, kasus Bupati Pamekasan justru melibatkan lembaga pengawas internal dan ekster­nal. Keterlibatan Kepala Inspektorat Pemerintahan Ka­bupaten Pemekasan menjadi perhatian penting dalam kon­teks pemerintahan daerah. Se­bab, tugas dan fungsinya seba­gai pengawas internal lembaga eksekutif daerah justru disalah­gunakan dengan terlibat suap.

Melihat fakta tersebut kon­sep pemerintahan daerah ber­dasarkan asas otonomi daerah serta asas tugas pembantuan menjadi perhatian serius. Kon­sep otonomi daerah provinsi, kabupaten, dan kota, bahkan pemerintahan desa mengandung pengertian kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri. Ini justru menimbulkan dilematis dengan adanya berba­gai kasus kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi.

Dulu, semangat otonomi daerah seluas-luasnya keras disuarakan, se­karang justru me­nimbulkan persoalan tersendiri seperti raja-raja kecil. Maka harus ada pembena­han konsep otonomi daerah (OD). Amanat Kon­stitusi Pasal 18 Ayat 5 UUD 1945 menyatakan, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh un­dang-undang ditentukan seba­gai urusan pemerintah pusat.” Poinnya OD dilaksanakan bila UU mengatur lebih rinci urusan pemerintahan yang dilimpahkan pusat kepada satuan pemerintah daerah.

Konsekuensinya, kewenangan menjadi tanggung jawab penerima, namun sewaktu-waktu dapat diambil kembali pemerintah pusat. Maksudnya dalam pemerintahan negara kesatuan yang memiliki kekua­saan mutlak pemerintahan pusat. Inilah kandungan asas kedaulatan rakyat yang diselenggarakan pemerintah pusat sebagai kekuasaan asal atau sisa (residual power) dan ke­wenangan (authority) sebagai legalized power berada di dae­rah (Jimly Asshiddiqie: 2006).

Bangunan hukum ingin menciptakan hubungan pemerintahan pusat dan daerah da­lam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jangan sampai satu sama lain berjalan sendiri-sendiri. Tujuan pelimpahan kewenangan agar setiap dae­rah bebas mengelola wilayah­nya sesuai kebutuhan ma­sing-masing. Sebab bila pusat mengelola seluruh kegiatan pemerintahan dikhawatirkan tidak dapat menjangkau dae­rah-daerah.

Dalam menjalankan OD seluas-luasnya dibutuhkan pengawasan terhadap kepala daerah sebagai penanggung jawab. Kekuasaan tanpa peng­awasan akan terjadi penyalah­gunaan kewenangan (abuse of power). Pengawasan ini untuk menghindari kesalahan pe­nyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelayan pub­lik. Dalam OD seluas-luasnya, pengawasan berada pada lembaga-lembaga di daerah. Organ-organ pemerintahan setempat harus dapat men­jalankan fungsi sebagai check and balances system.

Peran Pusat

Dalam kasus suap di Pamekasan, pelimpahan kewenangan diikuti juga dengan upaya pengawasan pada lembaga pengawas daerahnya ma­sing-masing. Sudah seharus­nya Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Pemekasan men­jalankan fungsi pengawasan. Begitu juga dengan lembaga penegak hukum yang berada dalam satuan pemerintahan daerah ha­rus bergerak sesuai de­ngan aspek penegakan hukum.

Penegak hu­kum harus dapat mengemban tanggung jawab, sedangkan untuk pengawasan kebijakan atau politis dimi­liki lembaga DPRD. Manakala fungsi pengawasan daerah ku­rang maksimal, pusat sebagai pemilik kewenangan asal ha­rus turut mengawasi.

Pasal 7 Ayat 1 UU No 23 Ta­hun 2014 tentang Pemerin­tahan Daerah menyebutkan, “Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan uru­san.” Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 377 untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi serta Pasal 378 kabupaten/kota. Ketentuan kedua pasal tersebut belum menjawab secara rinci makna pengawasan. Selain itu, juga masih dibutuhkan peng­aturan lebih lanjut dalam per­aturan pemerintah yang tentu­nya akan membutuhkan waktu.

Juga dalam UU No 23 Ta­hun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum terdapat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh masyarakat. Keterlibatam rakyat sangat penting dalam konteks OD. Sebab OD diperhadapkan kebebasan untuk mengatur dan mengurus daerahnya secara mandiri.

Kemandirian bukan ha­nya terdapat pada pelayanan publik, namun keterlibatan masyarakat memajukan dae­rah. Maka, untuk menjalankan amanat konstitusi Pasal 18 Ayat 5 UUD 1945, pelimbahan kewe­nangan bukan hanya diberikan kepada lembaga pemerintahan daerah, tetapi rakyat memiliki hak memajukan daerah.

Apabila warga berpartisipasi besar daerah akan berkembang. Inilah konsep negara hukum demokratis yang menghendaki partisipasi masyarakat. Negara menjunjung asas kedaulatan untuk memilih kepala daerah maupun legislator. Namun da­lam melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus ada pengawasan lebih lanjut.

Inilah keterlibatan rakyat dalam pengawasan OD. Me­lihat kronologis dugaan suap pengamanan perkara penyim­pangan dana desa Dassokan yang sebelumnya diawali de­ngan laporan masyarakat atau LSM kepada kejaksaan peny­impangan 100 juta oleh kepala desa menjadi contoh. Rakyat mengontrol penyalahgunaan kewenangan. Berdasarkan kejadian ini jelas partisipasi masyarakat penting dan se­jalan dengan OD.

OD dalam UU No 23 Tahun 2014 harus disempurnakan. Berdasarkan fakta kasus ter­sangka kepala daerah sangat dibutuhkan pengawasan dari satuan pemerintahan pusat maupun masyarakat. Hal ini untuk menguatkan kebebasan mengatur dan mengurus dae­rah guna mewujudkan kese­jahteraan warga setempat.

(tulisan dimuat di Koran Jakarta edisi  Jumat, 11 Agustus 2017)

Click to comment

Most Popular

To Top