Analisa

Menimbang Ide Pembubaran OJK

Ferdian Andi
Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya/
Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum)

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belakangan digugat. Pemicunya kasus yang menjerat perusahaan asuransi Jiwasraya yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 13,7 triliun dinilai luput dari pengawasan OJK. Padahal, salah satu tugas utama OJK tak lain melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan tak terkecuali industri perasuransian.

Tuntutan terhadap OJK tak tanggung-tanggung yakni membubarkan lembaga yang berdasar pada UU No 21 tahun 2011 itu. Adapun kewenagan yang saat ini melekat di OJK diusulkan dikembalikan lagi di Bank Indonesia (BI). Ide ini didasari, karut marut yang terjadi di Jiwasraya penyebab utamanya tak lain karena tidak kredibelnya OJK dalam pengawasan. Penilaian ini tentu terbuka untuk diperdebatkan dan dikontestasikan di ruang publik.

Kredibilitas dan ketidakefektifan OJK dinilai menjadi musabab muncul kasus keuangan yang kerugiannya ini melebihi skandal bailout Bank Century pada tahun 2008 lalu. Konstruksi berpikir inilah yang kurang lebih sama saat merespons masih menjamurnya praktik korupsi di Indonesia. Korupsi yang masih masif pada akhirnya memunculkan kesimpulan KPK tidak efektif. Pilihan untuk membubarkan KPK adalah opsi yang dinilai rasional dan logis. Tidak sebandingnya alokasi anggaran untuk KPK dengan nilai pengembalian uang negara dari pelaku korupsi, menambah argumentasi ide pembubaran KPK.

Meski dalam kenyataannya, KPK hingga saat ini tetap berdiri. Meski, konstruksi kelembagaan KPK mengalami perubahan sejak efektifnya UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi jika dibandingkan KPK saat masih berlakunya UU No 30 Tahun 2002. UU KPK yang baru melahirkan Dewan Pengawas yang memiliki posisi cukup penting dalam kerja KPK.

Di tangan Dewan Pengawas ini, kegiatan pemebrantasan korupsi seperti penyadapan, penggeladahan dan penyitaan harus mendapat persetujuan dari dewan yang dipimpin oleh Tumpak Hatorangan ini. Apakah OJK bernasib sama dengan KPK dengan mendesain ulang kelembagaan? Atau lebih ekstrem dibubarkan seperti 23 lembaga negara di periode pertama Jokowi lalu?

Resistensi Lembaga Negara Independen
Keberadaan lembaga negara independen hakikatnya merupakan lembaga negara penunjang (state auxiliary organs) yang memiliki ragam jenis. Dari sisi keberadaannya, lembaga penunjang ini cukup rentan. Hal ini berbeda dengan lembaga negara yang disebutkan di konstitusi yang jumlahnya sebanyak 34 lembaga itu. (Jimly Ashdidiqie, 2006).

Apalagi jika basis keberadaan lembga negara berpijak pada pendelegasian dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berada di lingkungan eksekutif. Keberadaannya sangat tergantung selera politik hukum perumus undang-undang (law maker). Lembaga-lembaga ini hakikatnya memang tidak permanen.

Karena secara elementer, keberadaan lembaga negara yang pijakannya bukan konstitusi masuk kategori norma yang berkarakter open legal policy. Yakni sangat tergantung kebijakan hukum yang terbuka, sesuai kehendak perumus undang-undang.

Meski kondisi lebih rentan terjadi bagi lembaga-lembaga yang basisnya dari peraturan perundang-undangan di bawah UU seperti Perpres dan aturan di bawahnya atau lembaga negara yang berada di lingkungan eksekutif. Presiden dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan, pemilik kekuasaan penyelenggaraan administrasi sebagai perwujudan sistem presidensial sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dapat dengan mudah membubarkan lembaga-lembaga tersebut.

Pembubaran lembaga negara independen seperti yang berkarakter tersebut di atas memiliki presedennya. Sebut saja Komisi Hukum Nasional (KHN). Komisi yang berdiri berdasar Keputusan Presiden (Kepres) No 15 Tahun 2000 era Presiden KH Abdurrahman Wahid dan berakhir di era Presiden Jokowi. Pada periode 2014-2019 lalu, Presiden Jokowi telah membubarkan 23 lembaga negara. Salah satu alasan yang mengemuka tak lain untuk mempercepat gerak birokrasi.

Kini, ide pembubaran OJK juga mengemuka. Meski, secara kalkulatif-teknis, pembubaran OJK tidak mudah. Setidaknya terdapat sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan agar OJK benar-benar bubar. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) UU No 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mendelegasikan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan melalui pembentukan UU. Ketentuan inilah yang menjadi kunci lahirnya OJK.

Dalam kenyataannya, norma di Pasal 34 ayat (1) UU BI secara konkret mendelegasikan sebuah lembaga yang khusus melakukan pegawasan di sektor jasa keuangan dengan payung sebuah Undang-Undang (UU). Dengan kata lain, bila secara ekstrem perumus undang-undang bersepakat membubarkan OJK, maka langkah yang harus dilakukan yakni menghapus ketentuan yang terdapat di Pasal 34 ayat (1) sebagai legal basis pendirian OJK. Perubahan terhadap ketentuan tersebut menjadi kunci untuk membubarkan OJK.

Dapat disebut, pembubaran OJK tidaklah mudah. Karena dalam pendiriannya melibatkan banyak pemangku kepentingan yakni DPR dan Presiden. Apalagi, keberadaan OJK sejak berdiri, telah membersamai industri jasa keuangan di Indonesia. Kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan dan penindakan di sektor jasa keuangan bakal berdampak tubulensi yang tidak kecil pada industri jasa keuangan di Indonesia.

Perbaiki Kinerja OJK
Pertanyaaan mendasar apakah OJK masih dibutuhkan saat ini? Dalam konteks membangun iklim yang fair berupa cheks and balances di sektor jasa keuangan, keberadaan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan merupakan sebuah kebutuhan yang niscaya. Pengawasan di bidang jasa keuangan harus dibutuhkan lembaga independen yang tidak memiliki ketergantungan dengan lembaga lainnya. Dalam konteks inilah, OJK menampilkan bangunan kelembagaan yang ideal.

Kendati demikian, sejumlah persoalan yang belakangan muncul di sektor jasa keuangan, seperti karut marutnya industri teknologi finansial, investasi bodong, hingga persoalan asuransi Jiwasaraya harus menjadi pemantik bagi OJK untuk meningkatkan kinerjanya secara prima. Aspek perlindungan masyarakat menjadi mandat konstitusional yang diemban oleh OJK.

OJK harus memastikan diri tampil sebagai lembaga yang responsif, mawas dan senantiasa memastikan di industri jasa keuangan berjalan dengan sehat, baik dan masyarakat mendapat perlindungan dengan baik. Meskipun harus diakui, OJK tidak bisa bekerja sendiri. Terdapat pihak-pihak lain yang juga dituntut untuk bergandeng tangan memastikan sektor jasa keuangan ini berjalan dengan baik.

Selain itu, DPR dituntut untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja OJK. Pengawasan terhadap kerja OJK dalam tarikan nafas yang sama sebagai ikhtiar untuk mendorong OJK sebagai lembaga yang kompeten untuk mengawal pengawasan terhadap industri jasa keuangan.

Akhirnya, persoalan Jiwasaraya yang menyeruak ke publik ini tidaklah tepat dijadikan sebagai pemantik untuk mengusulkan pembubaran OJK. Jika langkah itu dilakukan, tidak menutup kemungkinan terjadi turbulensi yang tidak kecil yang bakal terjadi di sektor industri jasa keuangan. Seperti pepatah klasik yang populer, jika ada tikus di lumbung padi, bukan lumbungnya yang dibakar, namun tangkap tikusnya. Begitu pula dalam merespons persoalan yang belakangan terjadi di industri jasa keuangan kita.

Belajar dari karut marut dan polemik yang muncul di KPK paska keberadaan UU No 19 Tahun 2019, memperbaiki kinerja OJK secara optimal merupakan pilihan taktis dan startegis ketimbang memilih pilihan perubahan UU OJK dengan memangkas sejumlah kewenangan apalagi membubarkan lembaga ini seperti yang muncul belakangan ini.

Click to comment

Most Popular

To Top