Oleh: Adinda Farah Anisa (Mahasiswi Semester IV Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)
Judul Buku : Hukum Administrasi Negara
Penulis : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum
Penerbit : Sinar Grafika
Cetakan : Pertama, April 2018
Tebal Buku : 304 Halaman
ISBN : 978-979-007-773-7
Buku tentang Hukum Administrasi Negara (HAN) yang menjadi pegangan buku ajar di Fakultas Hukum perguruan tinggi di Indonesia cukup banyak. Baik buku terbitan lama, maupun buku terbitan baru. Buku karya Dr. W Riawan Tjandra ini melengkapi buku-buku tentang HAN yang telah ada sebelumnya.
Penulis buku ini cukup lihai dalam meramu materi tentang HAN. Di dalam buku dibahas dari berbagai aspek HAN. Mulai mulai dasar pelaksanaan hingga perkembangan-perkembangan yang digunakan di era kekinian.
Buku ini juga membahas mengenai bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya hingga tercapainya tujuan, dengan cara yang seperti apa pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan, hingga manfaat atau sesuatu yang bagaimana yang akan dirasakan oleh masyarakat luas.
Tak lupa, penulis juga menyinggung mengenai sejumlah definisi HAN. Pada hakikatnya, hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur bagaimana pemerintah melaksanakan tugas-tugas yang diberikanya untuk sebagai menjalankan peraturan yang telah di atur dan membawa manfaat untuk rakyat.
Karenanya, penulis menyebutkan HAN berkaitan erat dengan bidang hukum lain, khususnya hukum tata negara yang mana sebagai tempat rujukan pemerintah melihat peraturan dalam melaksanakan tugasnya yang tersebut tadi. Administasi sendiri merupakan suatu sistem yang bersifat abstrak, buatan manusia hidup, dan kompleks.
Penulis menitikberatkan bahwa HAN merupakan hukum publik yang mengatur bagaimana pemerintah melakukan sesuatu untuk masyarakat dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. HAN adalah tentang bagaimana pemerintah menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang telah diberikannya. Di poin ini, pejabat pemerintah dibatasi kewenangannya. Bila melampui kewenangan yang diberikan tentu ada ancaman sanksi baik aspek perdata, administratif hingga ancaman pidana.
Pejabat yang memiliki kewenangan dalam hukum administrasi negara, mempunyai juga standar wewenang yang menjadi patokan agar tidak terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang dalam mengaktifkan fungsi pemerinatahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, menjadi dasar tersebut. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah harus menjalankan kewenangan yang dimilikinya yang bertujuan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Buku ini memiliki keunggulan dibanding buku serupa. Salah satunya tentang informasi dan kejelasan yang ditawarkan oleh penulis buku. Kelebihan buku ini melengkapi buku serupa yang terbit terlebuh dahulu. Maka pembaca akan menjumpai perbandingan dengan buku-buku yang lain serta teori-teori para ahli baik dalam maupun luar negeri. Pembaca juga akan disuguhi penjelasan yang komprehensif dan mendalam karena terdapat perbandingan praktik HAN di Indonesia dan negara-negara lainnya.
Yang tak kalah penting, penulis menyuguhkan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Namun, ilustrasi yang ditampilkan dengan penggunaan isilah Belanda juga menjadi sisi kelemahan buku ini. Mestinya, istilah-istlah tersebut disertai arti dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan istilah asing itu tentu menjadi kendala untuk dipahami oleh kebanyakan orang.
Di atas semua itu, buku ini layak dibaca oleh siapapun. Tidak hanya bagi civitas akademika Fakultas Hukum dari berbagai jenjang pendidikan seperti S-1, S-2 maupun S-3, para pejabat pemerintah juga direkomendasikan untuk membaca buku ini. Setidaknya, buku ini akan menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berpijak pada asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
