Analisa

Irasionalitas Penambahan Pimpinan MPR

R Ferdian Andi R

(Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta/ Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijkan Publik dan Hukum/Puskapkum)

Pelantikan tiga  pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Senin (26/3/2018) bulan lalu, menambah daftar polemik keberadaan UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).  Pelantikan tiga Wakil Ketua MPR itu merupakan imbas dari ketentuan baru yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) UU MD3 yang menyebutkan jumlah pimpinan MPR berjumlah delapan orang. Padahal, sebelumnya jumlah pimpinan MPR hanya lima orang saja.

Berbeda dengan pelantikan Wakil Ketua DPR yang sebelumnya telah digelar, pelantikan tiga pimpinan MPR ini mendapat respons keras dari publik. Pemicunya di antaranya soal jumlah penambahan kursi pimpinan MPR yang membengkak menjadi delapan kursi pimpinan.  Pembengkakan jumlah kursi pimpinan MPR ini berkorelasi erat dengan beban anggaran negara yang dipikul.

Data yang dirilis Center for Budget Analysis (CBA) menyebutkan negara menanggung beban anggaran setiap pimpinan MPR sekira Rp 1,18 miliar setiap tahunnya yang dialokasikan untuk sekretariat pimpinan MPR. Jika ada penambahan tiga kursi pimpinan MPR, setidaknya negara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar setiap tahunnya.

Kondisi tersebut semakin tidak menemukan rasionalitasnya bila disandingkan dengan beban kerja MPR yang paska amandemen konstitusi, kedudukan MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kewenangan MPR sebelum amandemen konstitusi seperti memilih presiden/wakil presiden, menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta menyusun Ketetatapan MPR (Tap MPR) kini tak lagi dimiliki MPR.  Besarnya kewenangan MPR sebelum amandemen, lembaga ini pun disebut sebagai penguasa konstitutif . (Prajudi Atmosudirdjo, 1994).

MPR paska amandemen konstitusi menjadi lembaga tinggi negara yang kewenangannya terbatas. Seperti mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan. (Maria Farida Indrati, 2011).  

Kewenangan konstitusional tersebut bukanlah pekerjaan yang rutin dikerjakan. Bahkan, bila merujuk MPR di periode paska amandemen konstitusi, kewenangan konstitusional tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan, kecuali hanya pelantikan Presiden/Wakil Presiden.  Belakangan, MPR melakukan berbagai inovasi ketatanegaraan seperti sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dimulai MPR periode 2009-2014 serta sidang tahunan yang dimulai sejak MPR periode 2014-2019 ini.

Fakta tersebut semakin menegaskan penambahan tiga kursi pimpinan MPR tidak berpijak pada spirit konstitusi.  Beban kerja MPR yang berkurang drastis paska amandemen tidak dijadikan landasan dalam perumusan norma terkait penambagan jumlah pimpinan MPR. Dalam konteks ini terjadi disparitas antara materi muatan yang terkandung dalam konstitusi dengan aturan turunan  melalui UU MD3.

Norma Bermasalah

Persoalan yang muncul dari penambahan tiga pimpinan baru MPR ini tidak terlepas dari keberadaan norma yang terkandung dalam UU MD3 yang dijadikan sebagai dasar hukum (legal basis). Masalahnya, norma yang tertuang dalam ketentuan yang mengatur soal susunan dan kedudukan lembaga MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut memiliki persoalan serius.

Pertama, ketiadaan alasan yuridis, filosofis dan sosiologis soal penambahan jumlah kursi pimpinan MPR yang semula lima pimpinan menjadi delapan pimpinan.  Perumus UU (law maker) gagal menjelaskan landasan filosofis, yuridis maupun sosiologis atas penambahan kursi pimpinan MPR tersebut.  Bila pun alasan yang mencuat tak lebih hanya berpijak pada “sosiologi politik” yang terjadi di parlemen. Tentu ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk membuat rumusan ketentuan tersebut.  

Kedua, pengabaian asas formil dan asas materiil dalam penyusunan UU MD3 sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan 6 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Pasal 5 huruf f UU No 12 Tahun 2011 disebutkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, perumus UU harus membuat rumusan yang jelas.   Kejelasan rumusan menjadi penting agar norma yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menimbulkan kejelasan maksud dan tujuan.

Hal ini tampak terlihat di Pasal 427a huruf c yang menyebutkan alokasi tiga pimpinan baru MPR diperuntukkan kepada partai yang memperoleh  suara terbanyak di DPR.  Di poin inilah letak soalnya. Frasa “suara” dalam ketentuan tersebut menimbulkan makna lebih dari satu.

Apakah frasa “suara” yang dimaksud terkait jumlah suara sah nasional dalam Pemilu? Karena bila merujuk UU lainnya, seperti Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terjadi perbedaan antara frasa “suara” dan “kursi”. Frasa “suara” merujuk jumlah suara sah nasioal dalam pemilu, sedangkan frasa “kursi” merujuk jumlah kursi di DPR.

Terkait dengan ketentuan Pasal 427a huruf c tersebut, penentuan siapa yang berhak mendapat alokasi penambahan kursi pimpinan MPR yakni pemilik suara terbanyak di DPR yakni urutan kesatu, urutan ketiga dan urutan keenam.  Dalam pelantikan pimpinan baru MPR, dilantik Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan/pemilik suara terbanyak pertama), Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra/pemilik suara terbanyak ketiga) dan Muhaimin Iskandar (Fraksi PKB/pemilik suara terbanyak keenam).

Persoalannya di poin pemilik suara terbanyak keenam yang dimaknai merujuk kepada Fraksi PKB.  Jika memaknai “suara” sama dengan jumlah kursi DPR, memaknai suara terbanyak keenam kepada PKB merupakan pemaknaan yang tepat. Namun jika  frasa “suara” secara konsisten dimaknai sebagaimana merujuk UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka makna “pemilik suara terbanyak ketiga” dimiliki Partai Amanat Nasional (PAN).  Persoalan inilah menunjukkan ketidakjelasan rumusan di UU MD3 ini. Padahal, kejelasan rumusan menjadi salah satu asas-asas pembentukan UU yang baik.

Polemik UU MD3 ini semestinya dapat segera diakhiri dengan dua mekanisme konstitusional yang tersedia. Pertama upaya judicial review dengan melakukan pengujian konstitusionalitas UU MD3 terhadap UUD 1945.  Langkah ini telah ditempuh sejumlah masyarakat sipil (civil society) dengan melakukan permohonan pengujian sejumlah norma di UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Harapannya, Mahkamah dapat mengabulkan permohonan pemohon karena memang sejumlah norma berpotensi melanggar UUD 1945.

Kedua, upaya legislative review.  Kewenangan konstitsuional ini hanya dimiliki dua lembaga negara yakni Presiden dan DPR dengan langkah melakukan perubahan terhadap sejumlah norma yang telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.  Langkah legislative review ini jauh lebih konkret daripada sekadar aksi walk out oleh dua fraksi di DPR yakni Fraksi PPP dan Fraksi NasDem saat pengesahan UU MD3 pada 12 Februari 2018 lalu. 

Upaya ini juga jauh lebih bermanfaat bagi publik daripada hanya sekadar aksi simbol Presiden dengan tidak menandatangani UU MD3. Faktanya, tanpa ditandatangani Presiden, UU MD3 telah berlaku pada 15 Maret 2018 lalu. Karena memang dalam ketentuan di Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, jika UU telah disetujui bersama DPR dan Presiden namun setelah tiga puluh hari tidak ditandatangani Presiden, UU tersebut sah menjadi UU dan wajib dilaksanakan. 

 

Click to comment

Most Popular

To Top