PUSKAPKUM I Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum
Hukum
-
Jokowi Didorong Inisiasi Legislative Review
Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum, Ferdian Andi, mendorong Presiden Joko Widodo mengusulkan legislative review terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018...
-
Penghayat Kepercayaan Perlu Disikapi dengan Revisi UU Adminduk
Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghayat kepercayaan yang masuk dalam kolom identitas, seperti di kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu...
-
Audit Proses Perkara Mendesak
Jakarta – Lebih dari 70% proses perkara di pengadilan bersifat administratif dan selama ini kurang transparan. Hal itu membuat peluang penyelewengan terkait...
-
Defisit Nilai Budaya, Jimly: Parpol Tidak Jalankan Prinsip Demokrasi
Jakarta – Persoalan sosial, politik, hukum yang saat ini muncul tidak terlepas dari tercerabutnya budaya yang tertuang dalam konstitusi. Produk hukum seringnya...
